SKT serta SKA di Paket Kecil Konstruksi

Salah satu penyakit kronis yang sedang merambati pengadaan barang/jasa adalah tumpuan mesra didasari suudzon antar pelakunya. Bahwa berbicara syarat antara pengguna dan penyedia. Ibarat ijab kabul kedua mempelai mengadakan ijab nikah dengan landasan saling resah. Maka dapat dibayangkan keluarga yang bakal terjadi: D. Lha malah bicara teraduk hehehe..

Satu diantara yang kerap menjadi pokok “pertengkaran” ialah dipersyaratkannya SKA dan SKT dalam pekerjaan konstruksi. SKA adalah Surat Keahlian Komitmen, dengan keyword “ahli”. Adapun SKT ialah Sertifikat Kinerja Kerja pada kata kunci “Terampil”. Masing-masing faksi baik pengguna dan penyedia suudzon-nya sangat.

Penyedia menilai PPK mempersyaratkan SKA & SKT guna salah satu cara untuk menyudahi paket utk penyedia unik. Apesnya pokja yang tersangkut getahnya. Di dalam setiap teknik diskusi beserta teman-teman penyedia selalu selalu pokja yang dipersalahkan soalnya mempersyaratkan jasa pembuatan ska yang cenderung berlebihan. Sedangkan ini tanggungjawab PPK.

PPK juga serupa perwakilan pengguna beralasan lalu penyedia paling banyak hanya meminjam meminjam tenaga yang memiliki SKA/SKT. Sehingga jika mempersyaratkan personil yang ber-SKA/SKT yang minimal hendak berdampak saat pekerjaan.

Sekalipun dalam sudah barang tentu dugaan-dugaan serupa ini benar memilikinya, namun harus kita pahami bersama, stigma ini mesti kita perangi bersama. Kondisi ini tidak sehat bagi mode pengadaan barang/jasa kita.

PPK sebagai penanggungjawab pelaksanaan tingkah laku dalam menyusun spesifikasi kudu menetapkan hajat kualitas dan kuantitas personil sesuai menggunakan kompleksitas telatah.

Pokja sejajar pelaksana penetapan, dimana dalam dokumen pemilihan salah satu unsur utamanya adalah spesifikasi personil inti yang ditetapkan PPK, juga tentu melakukan riset ulang. Untuk kaji ulang pokja kudu mengingatkan PPK agar untuk menetapkan banyaknya dan poin personil cocok dengan kompleksitas pekerjaan.

Penyedia juga sederajat partner penguasa negara harus terus mengupgrade kompetensinya. Dengan meninggalkan rekrutmen alias pembinaan poin SDM yang dimiliki, agar dalam menunaikan pekerjaan gak hanya mengejar profit tetapi juga mengobarkan profesionalisme. Kepemilikan tenaga yang bersertifikat cantik disisi kemahiran dan/atau keterampilan adalah tokoh profesionalisme penyedia.

Kembali kepada pertanyaan terkait batasan banyaknya dan poin personil kunci yang punya SKA dan/atau SKT untuk satu Paket pekerjaan konstruksi. Pada intinya adalah disesuaikan dengan kepelikan pekerjaan.

Dalam paket-paket yang bersifat tonggak dimana kompleksitas pekerjaan semuanya ditentukan per nilai selama unsur yang lain cateris paribus atau bertemperamen sama/tetap. Kalian dapat melihat pada pengertian yang dikenakan Permen PU 8/2011, tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Usaha Konstruksi lampiran 3 Komptetensi Usaha Pelatih Konstruksi, dalam menentukan subkualifikasi berdasarkan siasat penyedia pengatur konstruksi.

Dari sini dapat dilihat bahwa secara ponten dan markah SKA/SKT tiada pembatasan. Tapi dari sosok batas kepada nilai Paket dapat disimpulkan bahwa bagi kualifikasi tenggang kecil (K) dengan peringkat paket perbuatan s/d 2, 5 Milyar, standar minimalnya adalah Penanggungjawab Teknik 1 orang yang memiliki SKT. Untuk tingkatan disesuaikan menggunakan grade sistem paket. SKA baru disyaratkan apabila tersedia pekerjaan elektrikal yang betul2 memerlukan keahlian.



Sedangkan SKA non elektrikal baru dipersyaratkan untuk Paket dengan perhitungan diatas 2, 5 Milyar atau Paket usaha non kecil. Dan pemilik SKA harus tersekat dengan Pemilik badan usaha. Dengan kata lain direktur maskapai tidak mampu menjadi usaha ahli sekali lalu untuk Paket usaha non kecil.

Demikian sekedar fikrah, silakan didiskusikan lebih menyusup.

Write a comment

Comments: 66