SKT serta SKA dalam Paket Kecil Konstruksi

Salah satu penyakit kronis yang sedang merayapi pengadaan barang/jasa adalah relasi mesra didasari suudzon mengantar pelakunya. Lamun berbicara kontrak antara pengguna dan penyedia. Ibarat perkawinan kedua mempelai mengadakan ijab nikah dengan landasan saling resah. Maka mampu dibayangkan keluarga yang bakal terjadi: D. Lha sekiranya bicara duduk hehehe..

Satu diantara yang selalu menjadi wujud “pertengkaran” adalah dipersyaratkannya SKA dan SKT dalam tingkatan konstruksi. SKA adalah Sertifikat Keahlian Kerja, dengan kata kunci “ahli”. Tetapi SKT ialah Sertifikat Kualitas Kerja dengan kata kunci “Terampil”. Masing-masing pihak baik pengguna dan penyedia suudzon-nya primer.

Penyedia menganggap PPK mempersyaratkan SKA dan SKT sejajar salah satu cara untuk menyetop paket dalam penyedia tertentu. Apesnya pokja yang tertumbuk getahnya. Di setiap suasana diskusi menggunakan teman-teman penyedia selalu selalu pokja yang dipersalahkan sebab mempersyaratkan jasa pembuatan skt yang gemar berlebihan. Padahal ini tanggungjawab PPK.

PPK juga sejajar perwakilan pengguna beralasan jika penyedia rutin hanya menyelang meminjam daya yang mempunyai SKA/SKT. Maka itu jika mempersyaratkan personil yang ber-SKA/SKT yang minimal dengan berdampak dalam pekerjaan.

Sekalipun dalam kenyataannya dugaan-dugaan serupa ini benar memilikinya, namun harus kita pahami bersama, tanda ini pantas kita perangi bersama. Kondisi ini tidak aman bagi mode pengadaan barang/jasa kita.

PPK sebagai penanggungjawab pelaksanaan perbuatan dalam mengatur spesifikasi mesti menetapkan kebutuhan kualitas serta kuantitas personil sesuai secara kompleksitas perbuatan.

Pokja sebagai pelaksana penunjukan, dimana di dalam dokumen pemilahan salah satu segi utamanya adalah spesifikasi personil inti yang ditetapkan PPK, juga tetap melakukan studi ulang. Untuk kaji ulang pokja kudu mengingatkan PPK agar di dalam menetapkan kuantitas dan derajat personil pantas dengan kompleksitas pekerjaan.

Penyedia juga sejajar partner pemerintah harus terus mengupgrade kompetensinya. Dengan berbuat rekrutmen atau pembinaan poin SDM yang dimiliki, agar dalam menjalankan pekerjaan tidak hanya mengejar profit tapi juga menggenjot profesionalisme. Kepemilikan tenaga yang bersertifikat bagus disisi kemahiran dan/atau kinerja adalah zat profesionalisme penyedia.

Kembali kepada pertanyaan terkait batasan taraf dan poin personil kunci yang mempunyai SKA dan/atau SKT di satu Paket pekerjaan syarah. Pada intinya adalah disesuaikan dengan kepelikan pekerjaan.

Utk paket-paket yang bersifat tonggak dimana kepelikan pekerjaan semuanya ditentukan oleh nilai selagi unsur yang lain cateris paribus atau berwatak sama/tetap. Kita dapat tahu pada pola yang dipergunakan Permen PU 8/2011, mengenai Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi lampiran 3 Takat Usaha Pendidik Konstruksi, di dalam menentukan subkualifikasi berdasarkan tenaga penyedia pelatih konstruksi.

Atas sini siap dilihat kalau secara peringkat dan pembawaan SKA/SKT tiada pembatasan. Tetapi dari sebelah batas kepada nilai Paket dapat disimpulkan bahwa untuk kualifikasi bisnis kecil (K) dengan nilai paket pekerjaan s/d 2, 5 Milyar, standar minimalnya adalah Penanggungjawab Teknik 1 orang yang memiliki SKT. Untuk tolok ukur disesuaikan dengan grade sistem paket. SKA baru disyaratkan apabila terselip pekerjaan elektrikal yang benar2 memerlukan kepandaian.



Sedangkan SKA non elektrikal baru dipersyaratkan untuk Paket dengan peringkat diatas 2, 5 Milyar atau Paket usaha non kecil. Dan pemilik SKA harus tersekat dengan Pemilik badan jual beli. Dengan istilah lain direktur kongsi tidak dapat menjadi daya ahli sekaligus untuk Paket usaha non kecil.

Demikian sekedar aliran, silakan didiskusikan lebih luas.

Write a comment

Comments: 29